Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
2/Pid.Pra/2022/PN Smd 1.SUHENDA Alias OHEN bin SUHANA
2.ROY MAHENDRA S.Sos bin SUHENDA
Kepolisian Resort Sumedang Minutasi
Tanggal Pendaftaran Rabu, 02 Mar. 2022
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya penahanan
Nomor Perkara 2/Pid.Pra/2022/PN Smd
Tanggal Surat Rabu, 02 Mar. 2022
Nomor Surat 006/KHE&R/Praper/III/2022
Pemohon
NoNama
1SUHENDA Alias OHEN bin SUHANA
2ROY MAHENDRA S.Sos bin SUHENDA
Termohon
NoNama
1Kepolisian Resort Sumedang
Kuasa Hukum Termohon
Petitum Permohonan
  1. MEMUTUSKAN DAN MENGABULKAN PERMOHONAN PRA PERADILAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA ;
  2. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN SURAT PANGGILAN TERMOHON TERHADAP SDR. SUHENDA ALIAS OHEN BIN SUHANA SEBAGAI KEPALA DESA CILENGKRANG, KEC. WADO, KAB. SUMEDANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA YANG DI ATUR DI DALAM PASAL 23 AYAT 1 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBATALKAN DEMI HUKUM;
  3. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN TIDAK SAH SURAT PANGGILAN TERMOHON TERHADAP SDR. ROY MARHENDA ALIAS IYON BIN SUHENDA TANPA MELALUI MEKANISME PANGGILAN SEBAGAIMANA DI ATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (“UU 27/2009”), SEBAGAIMAN DIATUR DALAM PASAL 391 AYAT (1) UU 27/2009;
  4. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DARI SAT RESKRIM POLRES SUMEDANG NOMOR : SP. KAP/16/II/2022/RESKRIM SURAT TERTANGGAL 06 FEBRUARI 2022 KEPADA SDR. SUHENDA ALIAS OHEN BIN SUHANA OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON SESUAI :

LAPORAN POLISI NOMOR : LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/96/VII/2021/SPKT/POLRES SUMEDANG/POLDA JABAR, TERTANGGAL 10 JULI 2021 ATAS NAMA PELAPOR ENUNG NURLELA BINTI UJANG SANUSI ,

TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBATALKAN DEMI HUKUM, KARENA MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA PEMOHON DAN HAK KONSTITUSI PEMOHON.;

5.  MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DARI SAT RESKRIM POLRES SUMEDANG NOMOR : SP. KAP/15/II/2022/RESKRIM SURAT TERTANGGAL 06 FEBRUARI 2022 KEPADA SDR. ROY MARHENDA ALIAS IYON BIN SUHENDA OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON SESUAI :

LAPORAN POLISI NOMOR : LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/96/VII/2021/SPKT/POLRES SUMEDANG/POLDA JABAR, TERTANGGAL 10 JULI 2021 ATAS NAMA PELAPOR ENUNG NURLELA BINTI UJANG SANUSI ,

TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBATALKAN DEMI HUKUM, KARENA MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA PEMOHON DAN HAK KONSTITUSI PEMOHON.;

6. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN DARI SAT RESKRIM POLRES SUMEDANG NOMOR : SP. HAN/14/II/2022/RESKRIM SURAT TERTANGGAL 06 FEBRUARI 2022 KEPADA SDR. SUHENDA ALIAS OHEN BIN SUHANA TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ATAU TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM  YANG MENGIKAT, KARENA MELANGGAR UNDANG-UNDANG PASAL 3 AYAT (2) JO PASAL 4 JO PASAL 17 JO PASAL 18 ANGKA (3) UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA ;

7. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN DARI SAT RESKRIM POLRES SUMEDANG NOMOR : SP. HAN/13/II/2022/RESKRIM SURAT TERTANGGAL 06 FEBRUARI 2022 KEPADA SDR. ROY MARHENDA ALIAS IYON BIN SUHENDA TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ATAU TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM  YANG MENGIKAT, KARENA MELANGGAR UNDANG-UNDANG PASAL 3 AYAT (2) JO PASAL 4 JO PASAL 17 JO PASAL 18 ANGKA (3) UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

8. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN SITA TERMOHON TERHADAP 1 UNIT MOBIL TOYOTA FORTUNER WARNA PUTIH NO,POL. Z-1531-CN.ASLI SURAT TANDA PENERIMAAN NOMOR STP/23/II/2022/RESKRIM, PADA TANGGAL 21 FEBRUARI 2022 TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM  YANG MENGIKAT, KARENA MELANGGAR PASAL 39 AYAT 1 KUHAP ;

9. MENYATAKAN SEGALA PENETAPAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH BEGITUPUN TERHADAP SEGALA TURUNANNYA;

10. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN TERMOHON TELAH MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSI PEMOHON ;

11. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN TERMOHON AGAR MEREHABILITASI NAMA PARA PEMOHON, KARENA TERMOHON MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN YANG MELAMPAUI KEWENANGANNYA,  SERTA TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ;

Atau apabila Hakim berpendapat lain maka Para Pemohon sangat mengharapkan Keadilan yang seadil-adilnya. Ex aequo Et Bono.

Pihak Dipublikasikan Ya